Alasan Negara Terapkan Tarif
Berdasarkan laporan Investopedia, pemerintah di berbagai negara memiliki berbagai alasan untuk menerapkan tarif atau hambatan perdagangan. Salah satunya, adalah melindungi lapangan kerja dalam negeri.
"Kemungkinan meningkatnya persaingan dari barang impor bisa mengancam industri domestik. Jika perusahaan lokal tertekan, mereka bisa memutuskan merumahkan pekerja atau memindahkan produksi ke luar negeri," ungkap laporan itu.
Selain itu, tarif juga bisa diterapkan demi melindungi konsumen. Misalnya, sebuah negara dapat mengenakan tarif pada daging sapi impor jika dianggap berisiko membawa penyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat.
Alasan lain adalah untuk mendukung industri baru atau infant industry. Strategi ini pernah banyak dipakai negara berkembang dengan menerapkan tarif pada produk impor agar pasar dalam negeri terbuka bagi produk lokal.
"Langkah tersebut membantu menurunkan pengangguran dan mendorong transisi dari sektor pertanian ke industri manufaktur.
Namun, strategi proteksi ini tak lepas dari kritik. Industri yang dilindungi tanpa persaingan berpotensi menghasilkan produk berkualitas rendah. Selain itu, subsidi yang terus-menerus justru bisa membebani pertumbuhan ekonomi.
"Tarif juga kerap dipakai untuk melindungi kepentingan strategis, seperti industri pertahanan. Negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat dikenal sangat protektif terhadap sektor yang berkaitan dengan keamanan nasional," tutup Investopedia dalam laporanny
Artikel Terkait
Jadwal RCTI Hari Ini Kamis 28 Agustus 2025: Terbelenggu Rindu, Mencintaimu Sekali Lagi, Kau Ditakdirkan Untukku
Jadwal Indosiar Hari Ini Kamis 28 Agustus 2025: Saksikan D’Academy 7, Kisah Nyata Spesial, Merangkai Kisah Indah hingga Mega Film Asia
Jadwal SCTV Hari Ini Kamis 28 Agustus 2025: Asmara Gen Z, Cinta Sedalam Rindu, hingga Pesantren & Rock n Roll Reborn
Jadwal MNCTV Hari Ini Kamis 28 Agustus 2025: Upin dan Ipin, Bedah Rumah, hingga DMD Panggung Rezeki
WADUH! Puan Dukung Rencana Beli Gas LPG 3 Kg Pakai NIK, Pastikan DPR Bakal Lakukan Pengawasan
Tanggapi Koar-koar Noel Ebenezer soal Koruptor Dihukum Mati, Mahfud MD Justru Sebut Belum Pernah Terjadi di RI
Sri Mulyani Perpanjang Insentif PPN DTP hingga Desember 2025, 100 Persen untuk Rumah Tapak dan Sarusu
Sepatah Kata Pertama dari Thom Haye usai Resmi Diumumkan Perkuat Persib Bandung
Curhat Kepala BPS soal Warganet Indonesia yang Kerap Bicara Data di Medsos, namun Dinilai Kurang Literasi
DJP Catat Sumbangan Pajak Ekonomi Digital Capai Rp40 Triliun, Kripto dan Fintech