Gebrakan Anyar Menkeu Purbaya ke BUMN: dari Janji Lunasi Tunggakan Rp55 T hingga Sidak Keliling Bank

Perihal itu, Purbaya memastikan pembayaran terakhir dilakukan pada Juni kepada Pertamina dan PLN. Jika ada perbedaan data, ia meminta agar segera dikonfirmasi langsung ke Kemenkeu.

Subsidi dan Ketidaksempurnaan Pasar

Purbaya menilai subsidi dan kompensasi merupakan instrumen penting untuk menjembatani ketidaksempurnaan pasar dalam raker bersama Komisi XI DPR RI itu.

Menurutnya, tanpa subsidi, sebagian masyarakat tidak akan menikmati pertumbuhan ekonomi.

“Saya setuju Pak, setuju sekali karena tidak semua anggota masyarakat bisa menikmati kue perekonomian secara merata,” terangnya.

Di sisi lain, Purbaya mengingatkan jika salah sasaran, subsidi justru bisa memperburuk keadaan. Oleh karena itu, ia meminta BUMN lebih hati-hati dalam menjalankan mandat pemerintah terkait subsidi.

Sidak Mendadak ke Bank BUMN

Tidak hanya fokus pada pembayaran tunggakan, Purbaya juga memperlihatkan gaya kepemimpinannya yang baru dengan melakukan sidak ke bank BUMN.

Setelah rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, pada Selasa, 30 September 2025, Menteri Purbaya buka suara terkait kunjungannya ke PT Bank Negara Indonesia (BNI), pada Senin, 29 September 2025.

“Saya muter-muter secara acak, biar mereka kapok! Saya akan cek bank-bank yang lain secara random,” ungkap Purbaya.

Terdapat dua hal yang ia soroti. Pertama, agar dana Rp200 triliun yang ditempatkan pemerintah di bank-bank Himbara benar-benar disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit.

Kedua, memastikan bank tidak menggunakan dana itu untuk menimbun dolar AS yang bisa melemahkan rupiah.

“Yang jelas saya akan pastikan mereka tidak mengganggu nilai tukar rupiah. Dan mereka sepertinya comply, cukup bagus,” tukasnya.

Penempatan Dana Rp200 Triliun

Sebelumnya diketahui, penempatan dana pemerintah di bank BUMN itu diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025.