Update Kasus Keracunan MBG: Pemerintah Evaluasi Total, Ahli Gizi Disiapkan Kemenkes

CATATAN BANDUNG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakang menjadi sorotan tajam menyusul peristiwa keracunan yang terjadi di beberapa daerah.

Menanggapi hal itu, pemerintah langsung mengambil langkah untuk melakukan perbaikan pada program prioritas pemerintah tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, menjadi prioritas utama pemerintah.

Baca Juga: Selamat Jalan Henky Timisela, Legenda Timnas Indonesia yang Persembahkan Gol dan Kebanggaan Bangsa

“Atas petunjuk dari Presiden dan instruksi dari beliau bahwa bagi pemerintah keselamatan adalah prioritas utama,” kata Zulhas dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta pada Minggu 28 September 2025.

“Kami menegaskan insiden bukan sekadar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” imbuhnya.

Evaluasi dan Penutupan Sementara Dapur SPPG

Dalam rapat yang turut dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, pemerintah memutuskan melakukan langkah cepat, salah satunya penutupan sementara dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah.

“Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak, tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan) tetapi di seluruh SPPG,” ujar Zulhas.

Baca Juga: 8 Film Indonesia Non-Horor Tayang Oktober 2025, Wajib Masuk Daftar Tontonmu

Selain evaluasi, seluruh dapur SPPG diwajibkan melakukan sterilisasi peralatan makan dan memperbaiki sistem sanitasi, terutama terkait alur limbah.

Pemerintah pusat hingga daerah juga diinstruksikan aktif melakukan pengawasan menyeluruh.

Zulhas menambahkan, semua dapur SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebelum melanjutkan pelayanan.

Menko bidang pangan itu juga meminta Kementerian Kesehatan mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam pemantauan berkala.