“Jumlah tahun ini Rp373 triliun dan akan dinaikkan pada tahun depan menjadi Rp460 triliun, dan sesuai arahan Presiden, kredit itu akan naik untuk usaha menengah,” jelas Airlangga dalam acara penandatanganan MoU KemenKopUKM dengan KADIN Indonesia yang digelar di Jakarta.
Menurut Airlangga kredit usaha rakyat (KUR) memiliki plafon sampai Rp500 juta, sedangkan usaha menengah naik sampai Rp10 miliar dan akan ditingkatkan.
“Selama ini hanya sekitar 20 persen atau Rp1.200 triliun sudah lima tahun, ini akan dinaikkan plafonnya menjadi Rp1.800 triliun di 2024, dengan demikian jumlahnya akan meningkat,” ujar Airlangga Hartanto.
Lebih lanjut, untuk kegiatan closed-loop , pemerintah akan memberikan payung hukum yaitu dalam CSR (corporate social responsibility) atau yang sering disebut Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dalam rangka menuntaskan kemiskinan ekstrem di sekitar lokasi perusahaan.
Ia juga menjelaskan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2021 akan diatur agar CSR itu diberikan di lokasi sekitar usaha berada, dan jika memungkinkan akan diperluas lagi.
Airlangga mengatakan model closed loop merupakan upaya pemerintah mendorong UMKM naik kelas dibantu Kadin Indonesia dalam pelaksanaannya dengan percontohan yang telah ada.
“Selalu arahan Presiden untuk direplikasi, pemerintah mengapresiasi inisiatif Kadin,” pungkasnya.
Pemerintah melalui Menko Airlangga Hartarto berupaya mendorong kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR).
Melalui program KUR ini diharapkan dapat dmanfaatkan dengan baik untuk permodalan UMKM sehingga dapat berkembang, maju, bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri sehingga perekonomian Indonesia bangkit.
Untuk pelaku usaha UMKM yang ingin mengajukan pinjaman modal usaha KUR BRI, Inilah cara dan persyaratannya:
1. Individu (perorangan)
2. Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 6 (enam) bulan
3. Menjalankan usahanya di salah satu platform e-commerce (misal Shopee, Tokopedia dll) dan/atau penyedia ride hailing (Gojek atau Grab)
4. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit