Mulai dari urusan inflasi, kemiskinan, hingga pembangunan desa, semua berada di bawah koordinasi kementerian yang ia pimpin.
“Bayangkan, ada 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten, lebih dari 70.000 desa. Itu harus kita datangi satu per satu,” kata Tito di Istana Negara pada Rabu 8 Oktober 2025.
Karena itu, Tito menyambut baik keputusan Presiden menambah jumlah Wamendagri agar beban kerja dapat terbagi dan proses pengawasan menjadi lebih efisien.
Pembagian Tugas Berdasarkan Wilayah
Tito menjelaskan bahwa tiga Wamendagri yang baru akan dibagi berdasarkan wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia.
Skema ini diharapkan membuat pelaksanaan kebijakan dan komunikasi antara pusat dan daerah lebih fokus dan cepat.
“Supaya tahu persis permasalahannya, itu nanti tiga wamen. Tugas saya jauh lebih ringan, tinggal bagi-bagi tugas semua, evaluasi,” tambah Tito.
Selain itu, pembagian wilayah tersebut juga memungkinkan Kemendagri untuk lebih cepat merespons dinamika di daerah serta memperkuat koordinasi lintas sektor dengan kementerian lain.*