Nurut Saran Ahli Gizi untuk Libatkan Puskesmas, BGN Gandeng Kemenkes Perketat Awasi MBG Usai Kasus Keracunan Meningkat

“Itu semua sudah kita sepakati bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama biar tidak terjadi lagi seperti ini,” paparnya.

Puskesmas dan UKS Digerakkan Pantau MBG

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa Puskesmas dan UKS yang ada di sekolah-sekolah juga akan memantau berjalannya MBG.

“Kami sudah menginstruksikan Puskesmas di seluruh Tanah Air dan UKS untuk ikut secara aktif, tanpa diminta untuk memantau SPPG secara rutin, secara berkala,” kata Zulhas saat konferensi pers di Gedung Kemenkes pada Minggu, 28 September 2025.

Langkah tersebut diambil agar ada info keterbukaan mengenai keamanan MBG.

Rekomendasi Ahli Gizi, BGN Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan

Salah satu rekomendasi langkah BGN dalam pelaksanaan MBG menurut ahli gizi Tan Shot Yen adalah adanya kerja sama dengan dinas kesehatan daerah setempat.

“Kerja sama dengan Puskesmas yang bagian wilayahnya untuk supervisi, monitoring, dan evaluasi. Bukan dengan BPOM,” kata Tan Shot Yen dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI pada 22 September 2025 lalu.

Selain kerja sama dengan dinas kesehatan, saat itu ahli gizi Tan Shot Yen juga memberikan saran lain.

Seperti menggandeng dan membina kantin sekolah untuk MBG, sehingga tak melulu membangun SPPG baru.

Kemudian, ada transparansi anggaran yang bisa diakses oleh publik, dan BGN yang mengedukasi tentang makanan bergizi kepada para siswa penerima MBG.

Verifikasi Dapur SPPG Makin Ketat

Untuk mengatur regulasi pelaksanaan MBG, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang sempat mengatakan bahwa verifikasi dapur MBG akan diperketat.

Pihaknya juga akan mengirim tim ke lapangan untuk mengecek langsung SPPG.

“Mereka (SPPG) biasanya kirim foto sebelum verifikasi, ada koordinator regional itu turun untuk ngecek, bisa jadi ada kongkalikong, misalnya ini dapur nggak menuhin syarat. Kita akan mulia inspeksi satu per satu dapur,” kata Nanik kepada awak media di Bogor, Jawa Barat pada 25 September 2025.