Jelang Pelantikan Pejabat Akademik IPDN, Tokoh Jabar H. Rahmat Gunawan Minta Jangan Lupakan Alumni dan Figur Sunda

CATATAN BANDUNG – Menjelang pelantikan pejabat akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dijadwalkan berlangsung Senin (22/9/2025) pukul 13.00 WIB di Plaza Rektorat, tokoh Jawa Barat H. Rahmat Gunawan melontarkan kritik tajam. Ia menilai proses pengisian jabatan strategis di IPDN terkesan tergesa-gesa, sarat kepentingan, dan berpotensi merusak marwah lembaga yang seharusnya menjadi kawah candradimuka calon pamong praja nasional.

“Kalau pimpinan IPDN mengambil keputusan strategis tanpa memperhatikan keseimbangan itu, maka yang terjadi bukanlah penguatan nasionalisme, melainkan lahirnya pamong praja yang cenderung eksklusif, sentimen, dan rapuh menghadapi realitas kebhinekaan Indonesia,” tegas Rahmat.

Ia menilai bahwa tradisi panjang IPDN yang menempatkan alumni sebagai garda depan kini dikerdilkan. “Kalau bukan alumni yang diberi ruang, lalu siapa lagi? Itu sama saja dengan menafikan marwah lembaga sendiri,” ujarnya dengan satire.

Rahmat juga menyoroti mutasi pejabat non-Muslim serta gesernya figur Sunda dari posisi strategis. “Ini tanah Sunda, dan hanya satu orang Sunda yang duduk di posisi strategis justru digeser. Apa tidak ironis? Masyarakat Pasundan tentu merasa dikhianati,” katanya.

Baca Juga: Saat Ekonomi RI Pernah Dilanda Krisis, Sandiaga Uno Justru Temukan Arah Karier dari Pencari Kerja ke Pencipta Lapangan Usaha

Selain itu, aroma nepotisme—jabatan penting yang diisi oleh figur dari daerah asal pimpinan—dinilainya sebagai bukti nyata bahwa kebijakan ini tidak lahir dari prinsip meritokrasi, melainkan dari kepentingan sempit. “Kalau pola seperti ini dibiarkan, IPDN bisa berubah menjadi paguyuban daerah, bukan lagi kawah candradimuka nasional,” sindir Rahmat.

Ia pun menyinggung isu oknum kaya raya di lingkungan IPDN yang tidak jelas sumber kekayaannya. “Bagaimana mau melahirkan pamong praja yang jujur kalau kampusnya sendiri penuh tanda tanya soal integritas?” ungkapnya.

H. Rahmat Gunawan menegaskan, pelantikan besok seharusnya ditunda. “Kalau dipaksakan, sejarah akan mencatat bahwa IPDN pernah dipimpin dengan cara-cara yang tidak bijaksana, menyingkirkan kearifan lokal, dan menumbuhkan sentimen sempit. Itu bukan hanya bahaya bagi Jawa Barat, tapi juga bagi masa depan Indonesia,” pungkasnya.