CATATAN BANDUNG - Presiden Prabowo memberi sinyal tegas bahwa Wamenaker Immanuel Ebenezer akan dicopot jika terbukti bersalah dalam OTT KPK. Pemerintah memilih mengikuti proses hukum secara adil.
Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, memunculkan reaksi serius dari Istana. Presiden Prabowo menyatakan akan mengambil langkah tegas jika yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Pernyataan resmi pemerintah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo akan mencopot Immanuel Ebenezer dari jabatannya bila proses hukum menyatakan ia bersalah.
Baca Juga: China Buka Peluang Bawa Investor untuk Bangun Infrastruktur dan Perumahan di IKN
OTT KPK terhadap Wamenaker dilakukan pada Rabu, 20 Agustus 2025, dan menyita perhatian publik luas. Prasetyo menyebut bahwa pemerintah menghormati proses hukum dan akan menunggu hasil penyidikan sebelum mengambil tindakan administratif.
Presiden Prabowo tidak ingin tergesa-gesa dalam membuat keputusan yang menyangkut struktur kabinet. Meskipun kasus ini mencuat, prosedur penggantian pejabat tetap harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara proses hukum berjalan, pemerintah membuka kemungkinan menunjuk pejabat sementara atau penugasan ad interim untuk menjaga fungsi kementerian. Hal ini penting agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
Dugaan pemerasan yang menimpa Immanuel Ebenezer berkaitan dengan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan. KPK kini tengah memeriksa para pihak yang diduga terlibat dalam skema tersebut.
Beberapa perusahaan yang mengurus sertifikasi K3 diduga menjadi korban pemerasan dan dimintai sejumlah uang sebagai syarat kelulusan. Praktik seperti ini merusak sistem dan kepercayaan terhadap lembaga negara.
Baca Juga: BI: QRIS Segera Bisa Dipakai di China, Berlaku Dua Arah Inbound-Outbound
Prasetyo menambahkan bahwa reshuffle tidak akan terjadi secara otomatis, meskipun terjadi OTT KPK. Pemerintah akan mempertimbangkan banyak aspek, termasuk rekomendasi hukum, sebelum mengambil keputusan politik.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa semua pejabat negara harus patuh pada aturan dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Integritas pejabat menjadi tolok ukur utama dalam pemerintahan saat ini.
Kasus ini menjadi ujian bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ia harus menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan integritas lembaga.
Masyarakat diminta untuk mengawal kasus ini secara aktif namun tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pemerintah menjamin tidak ada intervensi dalam proses hukum yang tengah berjalan.