Prabowo Ungkap Alasan Bentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan: Kesulitan Harus Segera Diatasi

CATATAN BANDUNG - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat Kabinet Merah Putih perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (23/10). Dalam rapat ini, Prabowo membeberkan alasannya membentuk Badan Percepatan Pengetasan Kemiskinan.

Menurut Prabowo berdirinya badan ini bertujuan agar kesulitan yang ada dapat cepat diatasi.

"Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu, di mana ada bottle-neck, di mana ada kesulitan segera kita atasi. Mari lah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya," kata Prabowo.

Baca Juga: Inilah jadwal acara Mentari TV Rabu 23 Oktober 2024, saksikan Abang L The Explorer, Tian Tian, Sunny Girls No. 23, Pokemon, Digimon

Lebih lanjut ia menjelaskan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini nantinya akan mempelajari dan memonitor semua program perlindungan sosial dan bantuan supaya tepat sasaran ke golongan masyarakat yang memerlukan bantuan.

"Badan ini akan mempelajari, akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan," kata Prabowo.

Untuk diketahui Prabowo menunjuk Budiman Sudjatmiko menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Baca Juga: Jadwal Acara Moji TV Rabu 23 Oktober 2024, simak Livoli Divisi Utama Jenggolo Sport Sidoarjo vs TNI AL, The Sultan, Ungkap

Sebelumnya, salam sesi wawancara dengan wartawan di Istana Merdeka, Budiman mengaku telah diberikan mandat oleh Prabowo untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia secara maksimal selama periode 2024-2029.

"Seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis sampai lima tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin," kata Budiman, Selasa (22/10).

Budiman menjelaskan badan yang ia pimpin akan berkoordinasi dengan kegiatan pengentasan kemiskinan di beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Desa, Tenaga Kerja, Perindustrian, Kominfo, Pendidikan, hingga Kesehatan.

Baca Juga: KAI Daop 2 Bandung Bersama BTP Kelas 1 Bandung Tutup Perlintasan No.157 Ciroyom

Dengan koordinasi itu, Budiman menilai mereka akan mendapatkan data-data yang valid dan objektif serta dinamis.